Pengurus BPD Rantau Rasau Ikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas

0

Muarasabak, Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Rantau Rasau mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas. Mereka dibekali sejumlah materi, seperti tugas BPD, tata cara penyusunan Peraturan Desa, perencanaan pembangunann hingga pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam penyampaian materi dari Abdul Rozak, selaku Kabag Pemerintahan Desa dan Kelurahan mengatakan bahwa, BPD memiliki peran yang strategis bagi jalannya Pemerintahan Desa. Hal ini seiring dengan meningkatnya anggaran desa. Sehingga, kapasitas BPD juga harus terus ditingkatkan untuk memperkuat fungsinya sebagai pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

“Dengan mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas semacam ini, diharapkan BPD bisa dengan optimal melakukan fungsi-fungsinya sebagai mitra Pemerintah Desa untuk mengawal jalannya pembangunan di Desa,” katanya.

Kemudian ia menambahkan, bahwa BPD merupakan mitranya pemerintah yang harus bisa bersinergi dengan aparat Desa. “BPD perlu tahu dan memanfaatkan optimal peran dari lembaga masyarakat ini. Lembaga-lembaga ini merupakan salah satu kanal guna mendapatkan aspirasi dari warga Desa. Kalau hubungan sudah baik, mereka bisa melakukan harmonisasi dan menyerap aspirasi masayarakat melalui lembaga tersebut,” tambahnya.

Ia menjelaskan, kedudukan dan fungsi BPD ini adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa, sehingga BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa yang bisa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

“Selain itu, BPD juga mempunyai wewenang untuk membahas rancangan peraturan daerah bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyusun tata tertib BPD,” jelasnya.

Akan tetapi, tegasnya, pengurus BPD juga mempunyai kewajiban untuk mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD negara RI tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan menyerap, menampung dan menghimpun aspirasi masyarakat untuk ditindaklanjuti.

“Selain itu, dapat memproses pemilihan Kepala Desa, mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan,” tegasnya.

Bimtek yang digelar selama tiga hari ini, dimulai dari tanggal 7 sampai 9 Oktober 2019 diikuti oleh pengurus BPD dari 10 Desa yang ada di Kecamatan Rantau Rasau serta Camat Budi Wahyu dan Erpan Indriani sebagai moderator.

Reporter : Sugianto
Editor : Hipni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here