Pemda Tak Berdaya, Usaha Waralaba dan Franchisor Akan Merajalela di Tanjabtim

0
231
Soal Izin Pemda Tak Berdaya, Papan pengumuman persyaratan yang terletak di depan Kantor PTSP Tanjabtim

Serumpuntimur.com, Muarasabak – Upaya Pemerintah Daerah Tanjab Timur, untuk mempertahankan kearifan lokal dan menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan dengan tidak memberikan izin usaha kepada pengusaha waralaba dan franchisor pupus.

Masalahnya, pemerintah Pusat telah membuat layan perizinan berusaha terintegrasi secara Online Single Submission (OSS). Lewat OSS ini pengusaha atau investor dapat membuat izin melalui website. Artinya, pengusaha dapat memproleh izin Berusaha melalui sistem OSS, tanpa melalui pemeruntah daerah.

Setelah mendapat izin lewat Sistem OSS ini, barulah investor mengurus segala komitmen yang telah diatur pada dalam PP 24 tahun 2018 kepada pemerintah daeah. Dengan demikian pengusaha warala dan franchisor akan mudah mengenbangkan usahanya dimana saja.

”lewat sistem OSS ini terbalik, izin dulu baru komitmen dilengkapi. Kalau aturan lama kan setelah persyaratan lengkap baru izin keluar, dan OSS ini sepenuhnya di pusat,”ungkap Edwar Kakan PTSP Tanjan Timur.

Dijelaskan, jika izin telah diterbitkan mau tidak mau daerah harus memberikan pelayanan pemenuhan Komitmen Izin Usaha yang telah diterbitkan OSS sesuai dengan amanah PP 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Bahkan, jika pemerintah daerah tidak memberikan pelayanan pemenuhan komitmen akan diberi sanksi, dan kewenangan untuk memenuhi komitmen akan diambil alih oleh OSS.

” Ya mau tidak mau-mau kita harus jalankan, inikan PP,” lanjutnya.

Untuk itu jelasnya, agar tidak menimbulkan konflik Pemeruntah Daerah memang diamanahkan untuk menerbitkan Renca Detail Tata Ruang (RDTR). Dalam penerbitan izin, OSS akan mengacu pada RDTR daerah tempat pengajuan izin oleh pengusaha atau investor. Sebab, dalam RDTR itu akan diatur untuk Kawasan Industri atau kawasan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

” PP ini kan memang tujuannya untuk menumbuhkan usaha, makanya perlu ada RDTR agar teratur karena OSS akan mengacu pada RDTR yang ada. Tapi soal RDTR ini bukan kami kewenangannya,”jelasnya.

Untuk diketahui berdasarkan PP 24 tahun 2018 ini ada 20 item perizinan yang dapat diterbitkan melalui OSS. Dianatarnya, izin perdagangan dan industri, pariwisata, keuangan dan pertanian.(Rst)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here