Kontraktor di Tanjabtim Akan Gugat Hasil Audit BPK

0
65
Foto Net

Serumpuntimur.com,Muarasabak – Persoalan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakikan Jambi, terhadap temuan kerugian negara di Tanjab Timur terus bergulir.

Terbaru, salah satu kontraktor yang mengerjakan pembanguan jalan di Kuala Jambi, akan melayangkan gugatan ke Pengadila Tinggi Tata Usaha Negri (PTUN), Jambi. Kontrakor tidak menerima hasil audit yang menyatakan dirinya diwajibkan mengembalika uang kerugian negara sebesar 2 Milyar.

Prihal adanya, Kontraktor yang akan melakuka gugatan itu disampaikan langsung oleh Bupati Tanjab Timur, H. Romi Hariyanto saat sidang paripurna pandangan fraksi terhadap LPJ 2018. Romi menegaskan, tidak akan menghalangi siapa pun yang ingin melkaujan gugatan jika memang tidak merima hasil audit.

Baca juga : http://serumpuntimur.com/kerugian-negara-capai-7-milyar-terkait-pekerjaan-2018/

“Kita selaku pemerintah Daerah tentu menjalankan hasil audit BPK. Jika ada yang mau menggugat silahkan,”ungkapnya.

Bahkan, Romi Hariyanto meminta dengan tegas, Badan Keuangan Daerah, agar tidak mencairkan anggaran untuk pengerjaan yang menjadi temuan BPK. Romi mewanti-wanti anak bauhnya agar tidak main-main apa yang telah menjadi hasil audit.

“Saya minta keuangan jangan dicairkan. Kepada OPD, yang ada temuan dan harus dikembalikan uang negara. Saya minta agar cepat ditindaklanjuti,”tegasnya.

Tidak jauh berbeda apa yang disampaikan H. Robby Nahliyansyah Wakil Bupati Tanjab Timur. Dikatakan, Pemda tidak akan menghalangi siapapun yang akan menggugat persoalan temuan yang ada. Lagi pula, jika dilakukan gugatan tentu bukan Pemda yang digugat. Gugatan pastinya ke BPK. Karena audit itu dilakuka oleh BPK.

Pemerintah Daerah hanya menyampaikan apa hasil audit BPK. Artinya, berapapun besaran yang harus dibayar pihak ketiga, maka sebesar itulah temuan hasil audit BPK.

“Jika kita (Pemerintah Daerah), yang digugat kita juga siap. Silahka saja,”ungkapnya.

Selaku pejabat pengawas lanjut Robby, dirinya terus mengingatkan setiap OPD yang terdapat temuan. Persoalan ini juga akan dilakukan sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), Daerah. Dalam hal ini katanya, Pihak ketiga, memiliki waktu 6 bulan untuk mengembalikan. (Amir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here