Bawaslu Himbau Seluruh Element Taati Aturan Main  

0
37
Samsedi Ketua Bawaslu Tanjabtim

 

Serumpuntimur.com,Muarasabak-Memasuki tahapan kampanye pemilu 2019 mulai dari23 September 2018 sampai 13 April 2019, Bawaslu Kabupaten Tanjab Timur kembali menghimbau kepada seluruh element agar mentaati aturan main dalam berkampanye, terutama kampanye di media sosial.

Ketua Bawaslu Tanjabtim, Samsedi mengatakan, terhitung dari tanggal 23 September 2018 ini sudah memasuki tahapan kampanye untuk pilpres dan Legislatif. Dimana dalam kampanye tersebut tentunya ada yang boleh dan ada yang tidak. Pemahaman terkait yang boleh dan tidak inilah yang mesti dipahami bersama, agar kedepannya tidak terjadi hal hal yang tidak kita inginkan bersama sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pemilu 2019 yang Aman, Damai serta berintegritas.

”Untuk itu kita kembali mengingatkan kepada element masyarakat khususnya kepada peserta pemilu,ASN dan lembaga lembaga lainnya agar tidak menyalahi aturan yang ada terkait kampanye. Dalam hal ini seperti ASN agar kiranya bijak dalam menggunakan media sosial jangan terjebak dengan ketidak tahun terkait regulasi pemilu,”katanya.

Dikatakannya , berdasarkan Undang – undang nomor 7 tahun 2017, sudah cukup jelas dipaparkan pada pasal 283 ayat 1 menyatakan,  Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang mengadakan aktifitas keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu,  dengan dan dipertegas pada pasal 2 nya yakni berupa ajakan himbauan Seruan dengan sanksi pidana 1 tahun penjara dan denda paling banyak 12 juta rupiah.

”Adanya regulasi yang mengatur terkait netralitas tersebut kita perkuat fungsi pengawasan dan pencegahan agar kiranya seluruh unsur ASN khususnya di kabupaten Tanjab Timur mengerti terkait regulasi pemilu,” jelasnya.

Sementara untuk partai peserta pemilu sendiri, dalam hal ini Partai Politik Dan caleg -calegnya juga berlaku larangan yang kurang lebih sama diantaranya, yakni adanya larangan melakukan kampanye diluar jadwal yang ditetapkan serta sebaran ataupun tempat tempat yang boleh dan yang tidak untuk ditempel stiker baleho dan bahan lainnya yang sifatnya berbentuk Alat Peraga Kampanye (APK). Seperti tidak boleh menempel APK ditanam dan pepohonan,tempat ibadah sarana pendidikan jalan protokol serta tempat pelayanan kesehatan.

“Terkait hal tersebut,sebelumnya telah kita lakukan sosialisasi dan aturan terkait hal tersebut sudah kita sampaikan kepada penghubung parpol agar turut disosialisasikan kepada caleg calegnya. Ini merupakan salah satu upaya kita dalam mengedepankan pencegahan,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakannya, agar pemilu 2019 nanti mampu tercapai sesuai dengan apa yang diamanahkan Undang undang butuh kerjasama atau keterlibatan berbagai pihak berbagai element masyarakat agar kiranya ikut berpartisipasi.

”Dalam hal ini kami mendorong agar kiranya partisipasi masyarakat mampu berperan serta sebagai upaya mencapai tujuan pemilu itu sendiri yakni kedaulatan. Rakyat,” pungkasnya.(jon)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here